Reformasi lahir dari sebuah harapan besar. Ketika rezim Orde Baru berakhir pada Mei 1998, masyarakat Indonesia berharap bukan sekadar terjadi pergantian pemimpin, melainkan juga perubahan mendasar dalam cara negara dikelola. Kekuasaan yang terlalu sentralistik harus didistribusikan, demokrasi dibangun, kebebasan politik dijamin, korupsi, kolusi, dan nepotisme diberantas, sementara kesejahteraan diharapkan semakin dirasakan oleh seluruh rakyat.
Hampir tiga dekade kemudian, banyak tuntutan Reformasi memang telah terwujud. Presiden dan kepala daerah dipilih secara demokratis. Pers menikmati kebebasan yang cukup luas. Partai politik tumbuh dan bersaing dalam pemilu. Kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi sepenuhnya di Jakarta karena desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Berbagai lembaga baru dibentuk untuk memperkuat demokrasi dan mengawasi kekuasaan.
Semua itu merupakan pencapaian penting yang tidak boleh dinafikan. Indonesia berhasil melewati transisi politik yang pada awalnya dikhawatirkan banyak pihak akan berakhir dalam kekacauan, bahkan perpecahan. Pemilu berlangsung secara berkala dan pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara damai. Dalam konteks sebuah negara yang besar, majemuk, dan tersebar di ribuan pulau, pencapaian tersebut bukan sesuatu yang kecil.
Namun, Reformasi bukan semata-mata persoalan pemilu, kebebasan pers, partai politik, ataupun pergantian kekuasaan. Tujuan yang lebih mendasar adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih, keadilan, kesempatan yang setara, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pada wilayah inilah pekerjaan besar Reformasi terasa masih jauh dari harapan.
Ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan serius. Masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan berkualitas, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta menikmati kesempatan ekonomi yang setara. Demokrasi politik yang berkembang belum sepenuhnya diikuti oleh demokratisasi ekonomi. Akses terhadap sumber atau kekayaan alam dan peluang ekonomi masih banyak dipengaruhi oleh kepemilikan modal, jaringan, ataupun kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan.
Dengan demikian, demokrasi kita tidak cukup hanya dinilai dari terselenggaranya pemilu secara berkala, tetapi juga dari kualitasnya. Di antara ukuran kualitas tersebut adalah hadirnya fairness dalam pelaksanaannnya. Kepastian hukum dan tranparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Mereka yang mendapatkan amanah kekuasaan dari pusat sampai ke kabupaten dan kota bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya sibuk untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya saja.
Salah satu cara memahami Reformasi adalah melihatnya sebagai perubahan mendasar yang dilakukan tanpa menghancurkan seluruh tatanan yang telah ada: semacam revolusi yang diperlunak atau evolusi yang dipercepat. Yang belum baik diperbaiki, yang sudah baik dipertahankan, sementara perubahan dilakukan secara bertahap tetapi pasti. Reformasi tidak seharusnya menafikan pencapaian masa lalu hanya karena pencapaian tersebut lahir dari rezim sebelumnya.
Kita dapat menggunakan sebuah perumpamaan sederhana untuk membaca perjalanan Indonesia sejak merdeka pada 1945. Jika pada era Bung Karno, bangsa Indonesia membangun fondasi rumah besar bersama. Maka pada era Pak Harto, rumah dibangun di atas fondasi yang dibangun sebelumnya. Era Reformasi seharusnya menjadi tahap berikutnya: menata dan mengisi rumah yang telah dibangun itu agar seluruh penghuninya merasa nyaman, aman, diperlakukan adil, dan hidup sejahtera.
Persoalannya, setelah lebih dari seperempat abad Reformasi, tidak semua penghuni rumah itu merasakan hasil pembangunan secara proporsional. Kekayaan alam dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan yang merata. Mereka yang memiliki kekuasaan, modal, jaringan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi sering kali memperoleh kesempatan jauh lebih besar dibandingkan rakyat kebanyakan.
Sementara itu, masih banyak masyarakat yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Akses terhadap pendidikan bermutu, pelayanan kesehatan yang baik, pekerjaan yang layak, dan makanan bergizi masih menjadi persoalan bagi banyak keluarga.
Mengapa hal ini terjadi?
Banyak evaluasi telah dilakukan. Para ilmuwan, ekonom, dan politisi memperdebatkan penyebabnya. Setiap pemerintahan datang dengan program dan formula pembangunan yang berbeda. Namun, ada satu persoalan mendasar yang sering kurang mendapatkan perhatian: perangkap paradigma berpikir lima tahunan yang mengikuti siklus pemilu.
Demokrasi memang membutuhkan pemilu berkala. Namun, pembangunan sebuah bangsa tidak dapat dibatasi oleh siklus lima tahunan. Ketika keberhasilan pemerintahan terlalu banyak diukur berdasarkan apa yang dapat dilihat dan dirasakan dalam lima tahun, program-program yang memberikan hasil cepat cenderung lebih menarik secara politik dibandingkan investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin baru dirasakan satu atau dua generasi kemudian.
Akibatnya, agenda strategis jangka panjang berisiko mendapatkan porsi yang tidak memadai. Padahal pembangunan sumber daya manusia berkualitas, universitas yang mampu bersaing di tingkat global, pusat-pusat riset yang serius, laboratorium modern, penguasaan teknologi, serta penguatan institusi membutuhkan investasi besar dan konsistensi selama puluhan tahun. Hasilnya tidak selalu dapat dipanen oleh pemerintahan yang menanamnya.
Di sinilah diperlukan keberanian untuk keluar dari jebakan politik lima tahunan. Pemimpin sejati bukan hanya memikirkan apa yang dapat diwariskan pada akhir masa jabatannya, tetapi juga apa yang akan dinikmati generasi yang bahkan mungkin belum lahir ketika ia memimpin.
Negara-negara maju yang sering kita jadikan rujukan tidak membangun kemakmurannya dalam satu atau dua periode pemerintahan. Mereka menanam investasi pada manusia, ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan institusi dalam rentang waktu yang panjang. Pemerintah boleh berganti, tetapi agenda strategis bangsa harus tetap berjalan.
Karena itu, tantangan Reformasi ke depan bukan lagi sekadar bagaimana menyelenggarakan pemilu yang damai atau memastikan pergantian kekuasaan berlangsung damai. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana demokrasi mampu melahirkan pemerintahan yang berpikir melampaui masa jabatannya sendiri.
Reformasi akan tetap menjadi Reformasi Setengah Hati apabila demokrasi hanya berhasil mengganti pemimpin setiap lima tahun, tetapi gagal membangun manusia, institusi, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan seluruh rakyatnya.
Apakah pemerintahan saat ini mampu keluar dari perangkap lima tahunan? Waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memikirkan pemilu berikutnya, tetapi juga generasi berikutnya.