Demokrasi Kita

Hampir tiga dekade setelah Reformasi, sudah saatnya kita berani mengajukan satu pertanyaan mendasar: apakah sistem demokrasi yang kita jalankan saat ini benar-benar mampu menghasilkan pemimpin terbaik bagi rakyat?

 

Pertanyaan ini penting diajukan karena demokrasi bukanlah dogma yang tidak boleh dikritik. Demokrasi adalah instrumen untuk mengelola kekuasaan dan menjamin kedaulatan rakyat. Karena itu, kualitasnya harus diukur dari kemampuannya melahirkan pemerintahan yang bersih, efektif, adil, serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika dalam praktiknya muncul berbagai persoalan yang justru menjauhkan demokrasi dari tujuan tersebut, maka evaluasi merupakan sebuah keniscayaan sebagai bagian dari instrumen demokrasi itu sendiri.

 

Tanpa mengabaikan kontribusi yang telah diberikan, ternyata Reformasi telah menggiring sistem politik Indonesia hanya mementingkan aspek elektoral lima tahunan semata. Presiden dipilih langsung. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung. Anggota DPR dan DPRD pun harus bersaing, bahkan dengan sesama calon dari partainya sendiri, untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya.

 

Secara teoritis, dalam pemilihan yang menggunakan cara memilih berdasarkan prinsip one man, one vote, sekilas tampak sangat demokratis. Setiap warga negara memiliki suara yang sama dan rakyat diberikan hak menentukan pilihannya secara langsung.

 

Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa persoalannya jauh lebih kompleks. Kompetisi politik yang sangat terbuka membutuhkan biaya yang sangat besar. Pada saat yang sama, berbagai bentuk manipulasi dapat muncul, mulai dari penyalahgunaan sumber daya, mobilisasi kepentingan, manipulasi informasi terkait popularitas, elektabilitas, hingga politik uang. Tidak berlebihan jika ada yang menyebutnya sebagai pertarungan yang sangat brutal.

 

Untuk menjadi anggota DPRD atau DPR, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, seseorang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Kampanye membutuhkan dana. Tim sukses membutuhkan biaya. Alat peraga, konsultan politik, media, media sosial, saksi, mobilisasi massa, dan berbagai kebutuhan elektoral lainnya semuanya membutuhkan biaya. Ditambah kemampuan lain yang tidak ada dalam teori politik yang diajarkan di perguruan tinggi.

 

Akibatnya, arena politik tidak selalu menjadi gelanggang yang setara. Orang yang hanya bermodalkan kapasitas, integritas, dan gagasan akan sulit bersaing jika tidak memiliki sumber daya politik dan finansial yang memadai. Sebaliknya, mereka yang mempunyai modal besar atau didukung pemodal kuat sering kali memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi.

 

Ada kalimat yang populer di kalangan politisi, isi tas lebih menentukan daripada isi kepala. Di masyarakat Jawa muncul sindiran yang sangat populer: nomer piro, wani piro! Nomor berapa, berani bayar berapa! Sindiran tersebut menggambarkan salah satu penyakit demokrasi elektoral kita yang semakin lama semakin parah.

 

Demokrasi yang seharusnya menjadi mekanisme untuk mencari kepemimpinan terbaik telah bergeser menjadi arena transaksional. Ketika biaya politik semakin mahal, ketergantungan kandidat terhadap pemilik modal semakin besar. Dari sinilah oligarki mendapatkan ruang subur. Mereka yang membantu pembiayaan politik tentu dapat berharap memperoleh akses, pengaruh, konsesi, atau keuntungan setelah kandidat yang didukung memenangkan pemilihan.

 

Pada titik inilah kita perlu melihat substansi demokrasi dari perspektif yang lebih luas dan mendalam. Dalam tradisi Islam dikenal konsep syura atau musyawarah. Dalam syura keputusan diambil oleh para wakil masyarakat yang dinilai berilmu, berpengalaman, dan memiliki integritas moral. Yang lebih ditekankan adalah keterwakilan, konsultasi, pertimbangan yang matang, tanggung jawab, serta pencarian kemaslahatan bersama.

 

Karena itu, demokrasi perwakilan memiliki titik temu yang cukup kuat dengan nilai-nilai politik Islam. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang seharusnya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan dan integritas, bukan semata-mata kepada mereka yang paling populer atau memiliki sumber daya paling besar.

 

Prinsip tersebut sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai, tradisi, dan budaya bangsa Indonesia. Jauh sebelum Republik berdiri, masyarakat Nusantara telah mengenal musyawarah, mufakat, rembug desa, lembaga adat, dan berbagai mekanisme perwakilan dalam menyelesaikan persoalan bersama. Tradisi politik Indonesia tumbuh dari kebiasaan berdialog, bermusyawarah, dan mencari titik temu.

 

Karena itu, ketika merumuskan dasar negara, para pendiri bangsa tidak sekadar menyalin model demokrasi dari negara lain. Mereka merumuskan sebuah prinsip yang sangat khas dalam sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

 

Pengalaman organisasi kemasyarakatan besar di Indonesia juga menarik untuk diperhatikan. Selama lebih dari satu abad, Muhammadiyah mampu menjalankan regenerasi kepemimpinan secara tertib. Pergantian kepemimpinan tidak identik dengan pertarungan terbuka antarfigur. Polarisasi akibat pemilihan ketua umum juga dapat dikendalikan. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari budaya organisasi dan mekanisme pemilihannya yang kolektif kolegial. Ada pepatah Minang yang sangat populer di kalangan Persyarikatan: Seorang pemimpin ditinggikan seranting dan dikedepankan selangkah, untuk menggambarkan egalitarianisme dalam mengelola organisasi.

 

Kini NU memilih jalan yang serupa, setelah melakukan evaluasi serius terhadap cara sebelumnya dalam memilih pemimpinnya. Tentu keberanian ini harus diberikan apresiasi, mengingat tidak mudah untuk melakukannya, akan tetapi semua kesulitan telah dilaluinya. Dalam Muktamarnya ke-35 di Jombang telah mengubah dari menggunakan cara pemilihan langsung menjadi pemilihan perwakilan lewat Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

 

Menurut sejumlah pengamat, keributan yang terjadi di tubuh PBNU selama ini tidak bisa dilepaskan dari cara pemilihan langsung Ketuanya, bahkan sejak beberapa Muktamar terakhir keluhan praktik Bisyarah muncul dari sejumlah Kiai NU sendiri, suatu cara yang mungkin dianggap wajar di partai politik, sedangkan di ormas keagamaan dianggap tabu, termasuk di organisasi para santri yang dipimpin ulama ini.

 

Jika Muhammadiyah dan NU telah berketetapan hati memilih cara musyawarah melalui wakil-wakil yang dipilih, bagaimana dengan RI? Apakah sistem yang kita jalankan sekarang telah menghasilkan pemimpin yang semakin berkualitas? Apakah biaya politik yang sangat besar sebanding dengan manfaat yang diperoleh rakyat? Apakah pemilihan langsung pada setiap tingkatan benar-benar memperkuat kedaulatan rakyat, atau sebaliknya?

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai keinginan untuk membawa Indonesia kembali ke masa lalu. Sebaliknya, pertanyaan itu diperlukan untuk mencari demokrasi yang lebih cocok untuk kita ke depan. Hampir tiga dekade setelah Reformasi, kita memiliki jarak sejarah yang cukup untuk melakukan evaluasi secara lebih jernih.

 

Reformasi lahir dalam suasana emosi anti Orde Baru, dan pada saat bersamaan didorong oleh keinginan kuat untuk mengimplementasikan model demokrasi liberal yang diadopsi  dari sejumlah negara Barat secara tergesa-gesa. Kita seakan mengabaikan bahwa model demokrasi yang dinilai sukses di sejumlah negara tidak tunggal, tapi beragam sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini, budaya yang hidup, dan sejarah panjang sebuah negara.

 

Dalam waktu yang relatif singkat kita seakan dipaksa untuk mengganti seluruh model demokrasi yang digunakan sebelumnya. Dalam suasana seperti itu, Undang-Undang Dasar diamandemen, berbagai Undang-Undang dan peraturan yang merupakan turunannya dibuat. Kini kita mendapati demokrasi yang gaduh, tidak produktif, dan serba transaksional. Tentu bukan yang kita semua inginkan.

 

Sejatinya kita membutuhkan demokrasi yang berakar pada musyawarah, keterwakilan, kebijaksanaan, dan gotong royong. Demokrasi yang mampu melahirkan pemimpin terbaik, bukan sekadar pemenang kontestasi. Demokrasi yang mempersempit ruang praktik politik uang dan dominasi oligarki. Demokrasi yang menjaga kompetisi tanpa terus-menerus membelah masyarakat.

 

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan demokrasi bukanlah berapa banyak pemilihan langsung yang kita selenggarakan. Ukuran keberhasilan demokrasi adalah apakah rakyat semakin berdaulat, hukum semakin tegak, pemerintahan semakin bersih, persatuan semakin kuat, dan kesejahteraan semakin merata. Untuk menemukan model tersebut, bangsa Indonesia sebenarnya tidak harus selalu mencarinya ke luar, tapi dapat menggalinya di dalam.

 

Para pendiri bangsa telah meninggalkan petunjuk yang sangat jelas pada sila keempat Pancasila. Mungkin sudah waktunya kita membaca kembali sila keempat itu, bukan sekadar sebagai kalimat yang harus dihafalkan, tetapi sebagai gagasan politik yang perlu dipikirkan kembali untuk menyempurnakan demokrasi Indonesia.