Harus saya nyatakan bahwa tulisan ini lahir karena terdorong oleh podcast Fachry Ali berjudul: Kiai NU di Mata Pengamat Politik. Saya mendengarkannya dengan saksama, berusaha menangkap bukan hanya pesan-pesan yang disampaikan secara eksplisit (tersurat), tetapi juga yang tersirat.
Menurut saya, analisis Fachry Ali kali ini lebih mencerminkan ekspresi sebagai seorang cendekiawan yang memiliki perhatian dan kekaguman mendalam terhadap Nahdlatul Ulama (NU), daripada sebagai seorang pengamat politik yang biasanya dikenal lugas dan terus terang. Karena rasa hormatnya yang besar kepada Jam’iah NU dan para tokohnya, sejumlah pesan penting yang sebenarnya ingin ia sampaikan teradengar terlalu halus dan santun sehingga bisa saja tidak sepenuhnya tertangkap, terutama oleh para calon peserta Muktamar yang kelak akan menentukan arah organisasi ini.
Saya menangkap adanya pesan sekaligus harapan kepada faksi-faksi yang sedang bersaing menjelang Muktamar untuk memperebutkan tampuk kepemimpinan di Pengurus Besar (PB) NU, meskipun yang disebutkan secara eksplisit hanya faksi Yahya Cholil Staquf yang kini menjabat Ketua Tanfiziyah dan Saifullah Yusuf selaku Sekretaris Jenderal, saya yakin pesannya juga ditujukan kepada faksi lainnya yang juga ikut meramaikan kompetisi. Nama keduanya disebut secara eksplisit tidak bisa dilepaskan dari faktor kesejarahan sekaligus kedekatatan emosional karena mereka sama-sama pernah ditempa di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Sebutan ”kanda” dan “dinda” yang lazim digunakan di lingkungan keluarga besar organisasi kemahasiswaan yang bergambar perisai dengan simbol Bintang Bulan ini terasa senagaja digunakan untuk menunjukkan kasih sayang senior terhadap yuniornya, Namun, bahasa yang terlalu santun kadang justru membuat substansi pesannya justru tidak sepenuhnya sampai.
Karena itu, melalui tulisan ini saya mencoba membantu untuk mengelaborasi sejumlah hal yang menurut saya sangat penting yang sayang jika dilewatkan. Sebelum masuk pada pokok persoalan, izinkan saya menjelaskan sedikit latar belakang meskipun tidak terkait langsung dengan substansi isu yang sedang dibahas, agar tulisan ini tidak disalahfahami sebagai upaya memperuncing friksi yang sudah terlanjur menluber sehingga menjadi pembicaraan masyarakat umum.
Saya pertama kali mendengar nama Fachry Ali ketika masih menjadi mahasiswa tingkat pertama. Saat mengikuti Basic Training (Batra) HMI, seorang pemateri mengutip buku berjudul: Merambah Jalan Baru Islam karyanya bersama Bachtiar Effendy, bagian yang mebahas munculnya sejumlah intelektual muslim sangat mengesankan. Sejak saat itu saya mengikuti berbagai tulisan dan bukunya.
Ketika kemudian saya berkesempatan ngintil kepada Dawam Rahardjo, beliau menganjurkan agar saya mencermati gaya penulisannya dan berusaha mempelajarinya. Tampaknya Mas Dawam sangat bangga dengan salah satu kadernya ini. Padahal pada saat yang sama saya sendiri justru sedang berusaha meniru gaya Mas Dawam, baik dalam menulis esai, cerpen, maupun buku. Beberapa buku saya kemudian memperoleh banyak masukan bahkan koreksi dari beliau sebelum diterbitkan.
Saya juga mengenal Abdul Aziz, putra seorang ajengan dari Jawa Barat yang kini menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi yang banyak disinggung. Kami beberapa kali berdiskusi dan saling bertukar buku. Beliau sering menceritakan kekagumannya kepada putra Aceh ini, bukan hanya saat sama-sama menimba ilmu di IAIN Ciputat, juga keakraban sebagai aktifis walau berbeda organisasi karena Aziz menjadi pengurus PMII. Bagi Abdul Aziz yang lebih mendalam justru pengalaman kegiatan intelektual mereka ketika sama-sama belajar di Australia.
Dalam kajian mengenai pesantren, buku berjudul: Tradisi Pesantren karya Zamakhsyari Dhofier yang disinggung Fachri, telah saya baca sejak menjadi mahasiswa. Buku tersebut sangat penting karena berhasil memotret dunia pesantren tradisional yang menjadi ciri komunitas NU. Namun, perlu disadari perkembangan pesantren di Indonesia selama beberapa dekade terakhir telah berubah dan melahirkan realitas yang jauh lebih beragam. Pesantren kini tidak lagi didominasi NU, karena munculnya berbagai pesantren modern yang berbeda baik dari filosofi pendidikan maupun metodologi pengajarannya.
Yang sangat menonjol diantaranya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang diperkirakan telah berkembang menjadi sekitar 1.100 pesantren di berbagai daerah. Kata “modern” yang disematkan pada pesantren ini menunjukkan perbedaan dari berbagai pesantren di lingkungan NU yang lazim disematkan dengan istilah “tradisional”. Di antara yang berkembang menjadi pesantren besar ialah Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, Pondok Pesantren Darul Qalam Tangerang, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Madura, serta Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang di Nusa Tenggara Barat. Meskipun tidak seluruhnya merupakan cabang resmi Gontor, pesantren-pesantren tersebut mengadopsi sistem pendidikan modern yang dikembangkan Gontor dan diasuh para alumninya.
Untuk melengkapi data-data pesantren lain yang sejalan atau terinspirasi jejak Gontor dapat dilihat pada tabel berikut:
| Kelompok | Perkiraan jumlah pesantren |
| Muhammadiyah | 444 pesantren resmi |
| Persatuan Islam (Persis) | sekitar 300–350 |
| Hidayatullah | sekitar 350–400 |
| Al-Irsyad | sekitar 50–100 |
| DDI (Darud Da’wah wal Irsyad) | sekitar 100-an |
| Al-Khairaat | sekitar 100-an |
Secara statistik dapat dikatakan pesantren yang bukan NU antara 30-40 persen. Jumlah ini belum termasuk berbagai Lembaga Pendidikan Islam yang didirikan oleh yayasan pendidikan Islam di Tingkat lokal yang akhir-akhir ini tumbuh subur di kota-kota besar yang menggunakan istilah: Boarding school, Sekolah Islam Terpadu, atau bentuk yang lebih longgar karena didominasi oleh ilmu-ilmu umum seperti Al Azhar, Al Izhar, Insan Cendekia, dan seterusnya. Bila sekolah-sekolah ini dimasukkan maka jumlahnya bukan mustahil sudah lebih banyak dari pesantren model NU. Yang pasti trennya meningkat secara drastis. Disinilah letak kekhawatiran Fachri yang berat untuk disampaikan secara lugas dan apa adanya.
Bagi Fachri penataan dan pembaharuan lembaga-lembaga pendidikan yang bernaung di bawah payung NU jauh lebih penting ketimbang urusan siapa yang akan memimpin PB NU. Sementara ini tokoh-tokoh NU di Jakarta tampaknya perhatian maupun energinya tersita oleh urusan politik dan kekuasaan. Jika hal ini terus berlangsung, maka bukan mustahil lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi ciri sekaligus basis gerakkan dakwah NU semakin ditinggalkan umat.
Sejatinya semangat pembaruan dikalangan NU sudah dimulai sejak generasi Wahid Hasyim dan Saifuddin Zuhri, dan hasilnya juga sudah banyak dirasakan dalam bentuk mobilitas fertikal kader-kadernya untuk mengisi kelas menengah di perkotaan. Sayangnya rintisan yang dilakukan keduanya kurang mendapatkan perhatian memadai oleh generasi sesudahnya, sehingga kalah cepat dalam berpacu. Sementara pada saat yang sama tuntutan tersedianya Lembaga Pendidikan Islam berkualitas yang menjadi kebutuhan kelompok kelas menengah muslim yang jumlahnya terus meningkat tidak bisa diabaikan. Mereka membutuhkan lembaga pendidikan yang bukan saja mampu menjaga agamanya, tetapi juga mampu bersaing di dunia professional baik di bidang ekonomi, sains, teknologi, kecerdasan buatan (AI), digital, dan inovasi.
Dalam bidang ini sebenarnya NU memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai seperti terlihat pada mereka yang berada di balik Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, yang lebih dikenal dengan singkatan UNUSA. Perguruan tinggi ini bukan saja memiliki fakultas dan jurusan agama, tetapi dilengkapi dengan jurusan ekonomi, Teknik, bahkan kedokteran yang cukup maju. Sebenarnya banyak perguruan tinggi yang dibidani keder-kader NU seperti UNUSA di banyak provinsi. Sayang mereka luput dari perhatian para pemimpinnya yang berada di Jakarta.