Pemilu di Era Digital

Di era ketika transaksi perbankan dapat dilakukan dalam hitungan detik, tiket pesawat dapat dibeli dari telepon genggam, dan miliaran data dapat berpindah dari satu benua ke benua lain hampir seketika, terasa semakin sulit diterima jika hasil pemilu masih membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk diketahui.

 

Pemilu merupakan proses politik yang menentukan siapa yang memperoleh legitimasi untuk memegang kekuasaan. Karena itu, sistem pemilu yang baik setidaknya harus memenuhi empat syarat: cepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Lebih penting lagi, hasilnya harus dapat diterima bukan hanya oleh partai atau kandidat yang menang, tetapi juga oleh mereka yang kalah dan masyarakat luas. Di sinilah teknologi digital seharusnya mengambil peran.

 

Perlu disadari berdasarkan pengalaman di banyak negara bahwa digitalisasi pemilu juga membawa paradoks. Teknologi dapat mempercepat penghitungan dan mengurangi kesalahan manusia, tetapi pada saat yang sama dapat menciptakan jenis kecurangan baru yang jauh lebih sulit terlihat. Jika dalam pemilu konvensional manipulasi mungkin dilakukan dengan mencoblos surat suara, mengubah formulir, atau menggelembungkan angka, dalam sistem digital manipulasi dapat berpindah ke server, perangkat lunak, basis data, bahkan algoritma.

 

Karena itu, pertanyaan yang harus diajukan bukan sekadar: bagaimana kita bermigrasi dari sistem pemilu yang dilakukan secara manual ke sistem elektronik atau digital yang lazim disebut evoting ? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: bagaimana membuat pemilu digital tetap dapat diawasi dan dipercaya oleh rakyat?

 

India menarik dijadikan rujukan karena memiliki persoalan yang dalam beberapa hal mirip dengan Indonesia: wilayah yang luas, jumlah pemilih yang sangat besar, banyak daerah terpencil, tingkat pendidikan dan kemampuan teknologi masyarakat yang beragam, serta infrastruktur digital yang tidak merata.

 

India menggunakan Electronic Voting Machine atau EVM. Mesin tersebut bersifat stand-alone, tidak terhubung dengan internet maupun jaringan nirkabel. Untuk memperkuat kepercayaan, sistem ini dilengkapi dengan Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT). Setelah memilih, pemilih dapat melihat bukti kertas yang menunjukkan kandidat yang dipilihnya sebelum bukti tersebut masuk ke kotak tertutup dan dapat digunakan untuk audit.

 

Yang menarik bukan hanya teknologinya, tetapi sistem pengamanannya. Mesin melalui pemeriksaan, pengacakan, mock poll, penyegelan, serta pengawasan yang melibatkan partai dan kandidat. Election Commission of India menempatkan pengamanan teknis dan pengamanan prosedural sebagai dua lapisan yang harus berjalan bersama. Pelajaran pentingnya sederhana: jangan pernah meminta rakyat percaya hanya kepada komputer. Harus tetap tersedia sesuatu yang dapat dilihat, diperiksa, dan dihitung kembali.

 

Brasil mengambil jalan yang lebih jauh dengan penggunaan mesin pemungutan suara elektronik. Tetapi aspek yang patut dipelajari Indonesia adalah bagaimana sistem tersebut membuka ruang pengujian dan audit.

 

Tribunal Superior Eleitoral Brasil menyediakan mekanisme pemeriksaan kode sumber dan berbagai instrumen audit. Di antaranya pemeriksaan hash, tanda tangan digital, pencocokan laporan digital dengan data hasil pemungutan, hingga pengujian terhadap perangkat keras dan perangkat lunak sebelum digunakan dalam pemilu. Brasil bahkan membuka kode sumber sistem pemilunya kepada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan jauh sebelum hari pemungutan suara dilakukan.

 

Indonesia sebenarnya telah bergerak menuju digitalisasi melalui Sirekap. Dalam Pemilu 2024, formulir hasil di TPS difoto dan dikirim ke sistem KPU. Sistem kemudian mengonversi gambar tersebut menjadi data digital. KPU sendiri mengakui adanya sejumlah kesalahan konversi dan melakukan koreksi terhadap data tersebut.

 

Pengalaman ini justru sangat berharga. Teknologi pengenalan gambar atau optical character recognition dapat membantu mempercepat pekerjaan manusia, tetapi tidak boleh otomatis menjadi penentu hasil pemilu. Dalam Pilkada 2024, KPU mengembangkan Sirekap dengan fungsi pengiriman foto dari TPS, rekapitulasi melalui web, dan publikasi hasil kepada masyarakat. Fondasi tersebut dapat dikembangkan lebih jauh, misalnya menambahkan barcode sehingga bila terjadi kecurigaan bukti data primernya bisa ditelusuri.

 

Waspadai algoritma dengan seksama jika kita berketetapan hati untuk menggunakan teknologi digital pada pemilu mendatang. Bayangkan jika satu sistem komputer menerima data dari ratusan ribu TPS. Secara teoritis, seseorang yang berhasil memperoleh akses tertentu tidak perlu lagi mengubah satu per satu kotak suara. Cukup mengubah proses pengolahan data pada titik tertentu.

 

Manipulasi bahkan tidak selalu harus dilakukan dengan mengubah angka secara terang-terangan. Sebuah algoritma dapat dibuat untuk memperlakukan data tertentu secara berbeda. Program pengenalan gambar dapat salah membaca angka. Data dari daerah tertentu dapat terlambat masuk. Sebagian transaksi dapat gagal dikirim. Database dapat berubah akibat serangan dari luar maupun tindakan orang dalam.

 

Karena itu, algoritma dalam pemilu tidak boleh menjadi kotak hitam yang hanya dipahami beberapa teknisi. Bahkan penggunaan kecerdasan buatan untuk menentukan atau mengoreksi hasil suara sebaiknya dihindari. AI dapat membantu mendeteksi anomali, tetapi keputusan mengenai sah atau tidaknya suara harus tetap berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diperiksa manusia.

 

Indonesia sebaiknya tidak perlu langsung melompat kepada online voting. Tahap berikutnya yang lebih realistis adalah membangun pemilu hibrida yang paper-based tetapi digitally verified. Surat suara atau bukti fisik tetap menjadi sumber hukum utama. Akan tetapi sejak di TPS, hasilnya langsung masuk ke sistem digital.

 

Setiap TPS setelah penghitungan selesai menghasilkan dokumen hasil yang ditandatangani para petugas dan saksi. Dokumen tersebut difoto atau dipindai, diberi tanda tangan digital, timestamp, dan barcode,  kemudian dikirim ke pusat data. Pada saat yang sama, foto asli harus langsung tersedia bagi masyarakat. Para relawan dapat membantu mengawasi dari sini dan dapat melakukan perhitungan mandiri.

 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemilu bukan hanya siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pemilu yang berhasil adalah pemilu ketika mereka yang menang memperoleh mandat yang kuat, sementara mereka yang kalah dapat menerima hasil karena percaya bahwa prosesnya berlangsung secara jujur dan adil.

 

Inilah makna paling penting dari pemilu sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Pemerintahan yang lahir dari proses yang dipercaya masyarakat akan memiliki modal politik yang jauh lebih kuat untuk menjalankan programnya. Tentu jika hasil pemilu dapat dipublikasikan secepat mungkin akan semakin baik, disamping untuk memberikan kepastian siapa pemenangnya yang berimplikasi terhadap ekonomi, juga untuk menghapuskan berbagai kecurigaan adanya permainan selama rentang waktu antara hari pencoblosan dan pengumuman.