Menagih Janji ‘Satu Data’ untuk Pemilu Jujur

Setiap menjelang pemilu, salah satu persoalan yang hampir selalu muncul adalah data calon pemilih. Ada nama yang tercatat lebih dari sekali, warga yang telah meninggal tetapi masih masuk daftar, mereka yang berpindah tempat tinggal tetapi datanya belum berubah, sementara di sisi lain ada warga negara yang memenuhi syarat  dan memiliki hak suara tetapi justru belum tercatat sebagai pemilih.

 

Persoalan semacam ini sekilas terlihat hanya masalah administratif, tetapi sesungguhnya ia menyentuh jantung demokrasi. Pemilu yang jujur dan adil tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan dan penghitungan suara. Jauh sebelum seseorang datang ke TPS, integritas pemilu sudah dimulai dari satu pertanyaan sederhana: siapa sebenarnya yang berhak memilih?

 

Karena itu, Indonesia sejatinya membutuhkan sistem identitas tunggal atau Single Identity Number (SIN) yang benar-benar berfungsi. Setiap warga negara cukup memiliki satu nomor identitas yang bersifat unik, permanen, dan menjadi referensi utama berbagai pelayanan negara. Nomor tersebut melekat sejak seseorang tercatat sebagai penduduk sampai meninggal dunia, tanpa berubah karena berpindah alamat, berganti pekerjaan, atau untuk memperoleh berbagai layanan publik.

 

Sebenarnya Indonesia telah memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Walaupun sesungguhnya NIK saat dibuat diniatkan sebagai single source of truth yang secara otomatis menjadi rujukan tunggal dan terintegrasi bagi seluruh lembaga negara. Sayangnya dalam pelaksanaannya hanya memenuhi kebutuhan minimal dari tujuan besarnya.

 

Akibatnya, kita masih bergantung pada berbagai model data sektoral. Data kependudukan, perpajakan, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, keimigrasian, perbankan, bahkan data pemilih mempunyai sistem dan mekanisme pemutakhiran masing-masing. Ketika terjadi perbedaan, diperlukan proses pencocokan dan pemutakhiran kembali.

 

Dalam pemilu, persoalan tersebut menjadi sangat sensitif. Undang-Undang Pemilu sebenarnya telah menempatkan NIK sebagai salah satu elemen penting dalam daftar pemilih. Pemerintah juga secara berkala menyerahkan data kependudukan kepada KPU sebagai bahan pemutakhiran data pemilih. Namun sistem yang masih membutuhkan penyesuaian dan pemutakhiran berulang menunjukkan bahwa integrasi data belum selesai.

 

Padahal teknologi digital memungkinkan kita bergerak jauh lebih maju. Bayangkan jika setiap warga negara hanya mempunyai satu identitas digital yang menjadi referensi nasional. Ketika seseorang meninggal dunia dan akta kematiannya diterbitkan, statusnya secara otomatis diperbarui dalam sistem. Ketika seseorang berpindah domisili, perubahan tersebut langsung tercermin pada data kependudukan yang menjadi referensi penyelenggara pemilu. Ketika seorang warga memasuki usia pemilih, sistem dapat mengenalinya tanpa harus melakukan pendataan dari awal.

 

Dengan sistem seperti itu, daftar pemilih bukan lagi sebuah proyek besar yang harus dibangun kembali setiap menjelang pemilu. Ia menjadi living database, basis data hidup yang terus diperbarui secara otomatis. Manfaatnya bukan hanya terkait efisiensi tenaga, waktu, dan dana. Yang jauh lebih penting adalah integritas pemilu itu sendiri.

 

Data pemilih merupakan salah satu wilayah yang rawan menimbulkan kecurigaan politik. Selama terdapat data ganda, data orang meninggal, data tidak dikenal, atau perbedaan angka antara satu institusi dan institusi lainnya, selalu terbuka ruang bagi munculnya tuduhan manipulasi.

 

Single Identity Number (SIN) tentu tidak otomatis menghapus seluruh bentuk kecurangan pemilu. Politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi penghitungan suara, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya membutuhkan instrumen pengawasan tersendiri. Tetapi SIN dapat menutup salah satu pintu penting: permainan melalui data pemilih.

 

Prinsipnya sederhana: satu orang, satu identitas, satu hak suara. Gagasan ini sebenarnya bukan barang baru. Proyek KTP elektronik yang mulai dikembangkan secara nasional lebih dari satu dekade lalu ternyata mandeg. Sesungguhnya program ini sudah mempunyai tujuan yang benar, yaitu membangun administrasi kependudukan berbasis NIK. Negara bahkan menggelontorkan anggaran sekitar Rp5,9 triliun untuk proyek ini pada tahun 2011–2012.

 

Sayangnya, perjalanan proyek tersebut kemudian tersandung kasus korupsi besar yang menyeret Setya Novanto, saat itu sebagai anggota DPR yang memiliki peran besar dalam program ini. Perhatian publik akhirnya beralih pada skandal korupsinya daripada tujuan strategis yang semula hendak dicapai: membangun identitas penduduk yang unik dan terintegrasi secara nasional.

 

Lebih dari satu dekade kemudian, pertanyaan yang layak diajukan adalah: mengapa cita-cita membangun Single Identity Number yang benar-benar terintegrasi belum juga terwujud? Pertanyaan tersebut semakin relevan karena teknologi saat ini jauh lebih maju dibandingkan ketika proyek e-KTP dimulai. Infrastruktur digital berkembang, kemampuan cloud computing dan pusat data meningkat, teknologi biometrik semakin baik, sementara berbagai lembaga pemerintah telah melakukan digitalisasi secara luas.

 

SIN perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari ekosistem Satu Data Indonesia diarahkan pada Revisi UU Adminduk atau UU Pemilu. Jika Satu Data Indonesia menyediakan kerangka tata kelola data terintegrasi, maka NIK sebagai SIN dapat menjadi referensi utama yang memastikan bahwa satu warga negara dikenali secara konsisten oleh berbagai sistem negara.

 

Ahmad Doli Kurnia Tandjung merupakan salah satu politisi yang kembali mendorong diimplementasikannya Single Identity Number. Dalam sebuah wawancara dengan Prof. Rhenald Kasali, ia mengemukakan pandangan mengenai adanya resistensi dari sebagian politisi terhadap diintegrasikannya berbagai sumber data parsial yang kini terpisah-pisah dalam banyak bentuk atau wadah.

 

Jika benar terdapat resistensi politik terhadap rencana integrasi data, pertanyaan berikutnya adalah kepentingan apa yang membuat mereka merasa terganggu oleh maksud baik tersebut. Sebab, semakin terintegrasi data kependudukan, perpajakan, kepemilikan aset, dan berbagai transaksi, memiliki konsekuensi semakin transparannya berbagai aktivitas terkait negara. Dengan demikian semakin sempit pula ruang untuk mengelabui petugas, seperti menyembunyikan kekayaan, menghindari kewajiban pajak, ataupun praktik transaksi yang melanggar hukum.

 

Menariknya, di tengah meningkatnya tuntutan publik terkait transparansi pengelolaan negara, gagasan ini seakan kembali memperoleh momentum. Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada September 2026, Komisi II DPR kembali mendorong NIK menjadi SIN. Bahkan gagasan ini secara eksplisit didorong untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemilu mendatang.

 

Karena itu, selain kesiapan teknologi dan regulasi, yang paling diperlukan saat ini adalah keberanian politik untuk berubah. Jika demokrasi ingin semakin dipercaya, ekonomi semakin transparan, dan keadilan sosial semakin kuat, maka NIK sebagai Single Identity Number tidak bisa ditunda lagi.