Dulu di kampung muncul salon kecantikan yang menawarkan jasa memoles wajah, menata rambut, merapikan alis, dan seterusnya. Walaupun untuk ukuran orang kampung biayanya tidak murah, orang tetap datang agar bisa terlihat lebih cantik. Karena bisnis ini menjanjikan keuntungan, lama-kelamaan jumlahnya semakin banyak.
Meskipun sering dikritik bahwa produk salon hanyalah kecantikan yang sifatnya artifisial (tidak alami) dan temporer (sementara), kritik ini tidak mengubah keadaan, bahkan salon terus berkembang dengan berbagai bentuk pelayanan yang semakin beragam sesuai permintaan pasar.
Fenomena yang sama rupanya berkembang di panggung politik. Sejak Reformasi 1998, Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan politik. Indonesia menerapkan sistem demokrasi elektoral yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih secara langsung para pejabat politik, mulai dari pejabat eksekutif seperti wali kota, bupati, dan gubernur, sampai presiden, juga pejabat legislatif mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, sampai DPR RI. Sejak saat itu, Indonesia ternyata bukan hanya melahirkan model demokrasi elektoral, tetapi tanpa disadari juga membawa ekses negatif demokrasi.
Terbukanya pintu demokrasi telah memberikan harapan baru bagi banyak orang, karena kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh kelompok tertentu. Siapa pun bisa tampil sebagai pejabat eksekutif atau legislatif, di daerah maupun di pusat. Di berbagai daerah muncul orang-orang yang mulai membayangkan dirinya menjadi bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, bahkan presiden.
Bagi masyarakat kebanyakan, jabatan politik dilihat sebagai jalan pintas untuk meningkatkan status sosial sekaligus meraih kekayaan. Menjadi pejabat dianggap identik dengan fasilitas, kehormatan, dan kemudahan memperoleh keuntungan ekonomi. Tidak sedikit yang rela menghabiskan seluruh tabungannya, menjual aset, bahkan berutang dalam jumlah besar demi mengikuti kontestasi politik, dengan harapan biaya tersebut dapat kembali setelah berhasil meraih sebuah jabatan politik.
Akibatnya, kontestasi politik berubah menjadi arena persaingan yang semakin lama semakin tidak sehat. Seorang kandidat harus didampingi oleh tim sukses jika ingin menang. Semakin banyak anggota tim sukses, semakin besar peluang untuk menang. Semula tim sukses dibentuk secara sukarela karena diikat oleh idealisme dan kesamaan visi; lama-kelamaan mereka harus dibayar, katanya untuk uang makan dan pengganti transportasi.
Tim sukses semula hanya bertugas memasang poster atau baliho sang calon di berbagai tempat strategis, menyiapkan panggung dan tata suara saat kampanye, sampai mencarikan musik dangdut atau organ tunggal untuk menghibur mereka yang datang. Semula masyarakat datang secara sukarela; lama-kelamaan mereka harus dikerahkan, yang semuanya menjadi pekerjaan tambahan dan memerlukan biaya. Akibatnya, kampanye semakin lama semakin mahal.
Memasuki era digital, persaingan tidak cukup hanya di darat, tetapi juga di dunia maya yang memerlukan keahlian khusus dan biaya tambahan lagi. Dari sinilah muncul fenomena konsultan politik. Lembaga survei yang semula independen banyak yang mulai beralih fungsi menjadi konsultan politik yang partisan untuk mendampingi kandidat atau partai tertentu. Berbagai perencanaan pun dimulai, sejak dari survei hingga pemetaan medan kontestasi, diikuti penyusunan strategi kampanye, termasuk pemanfaatan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok.
Tim bukan saja semakin besar, tetapi juga semakin profesional, yang konsekuensinya membuat biaya semakin membengkak. Tidak jarang ditambah dengan melibatkan media resmi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam situasi seperti ini isi tas lebih penting dari isi kepala. Konsultan yang dinilai sukses mengantarkan kandidat akan didatangi banyak kandidat lain, sehingga harga jasanya semakin mahal sesuai hukum pasar. Persaingan antarkonsultan politik pun tidak terhindarkan, sehingga mereka harus mengiklankan diri untuk menarik calon kandidat.
Pada tahap ini, bukan saja kandidat yang mencari konsultan, tetapi pada saat yang bersamaan konsultan juga mencari kandidat. Jika sang kandidat tidak siap dengan biaya yang dipatok, konsultan akan bergerak mencarikan investor. Tentu saja semua investasi itu harus dibayar begitu sang kandidat terpilih nanti, baik dalam bentuk program maupun uang dengan jumlah yang lebih besar. Akibatnya secara berangsur tidak sedikit investor kemudian bekerja menyerupai rentenir.
Bagi konsultan, kandidat yang pandai berakting di depan kamera memiliki peluang lebih besar, karena di era media sosial kampanye di dunia maya jauh lebih penting. Ia menggantikan strategi kampanye konvensional sebelumnya dari pintu ke pintu menjadi strategi memasuki telepon genggam setiap calon pemilih, ketika hampir semua pemilik suara memiliki HP.
Pada titik inilah konsultan politik bermetamorfosis menjadi semacam salon calon pejabat politik. Sebagaimana salon kecantikan yang membantu seseorang tampil lebih menarik, salon calon pejabat menawarkan jasa membentuk citra seorang kandidat agar tampak layak dipilih masyarakat, mulai dari mengajarkan cara berbicara di depan publik, mengatur gaya berpakaian, memperbaiki bahasa tubuh, hingga membangun narasi politik, diikuti survei berkala untuk memantau popularitas dan akseptabilitas.
Persoalannya muncul ketika kemasan lebih penting daripada isi, ketika penampilan lebih diutamakan daripada gagasan atau program. Meski banyak yang akhirnya terpilih, lebih banyak lagi yang gagal. Kisah pilu dan tragis dari mereka yang gagal terlalu banyak untuk diceritakan. Sementara dari yang sukses pun muncul persoalan baru terkait utang atau program yang telah dijanjikan kepada investor. Jika masalah ini bisa diselesaikan, godaan baru muncul terkait jabatan yang lebih tinggi lagi yang ingin diraihnya. Akibatnya, hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang korupsi.
Sejak era Reformasi, ratusan pejabat politik Indonesia—mulai dari anggota DPR dan DPRD, gubernur, bupati, wali kota, hingga menteri—telah terjerat perkara korupsi. Berdasarkan statistik KPK saja, jumlahnya diperkirakan telah melampaui 600 orang. Jika digabungkan dengan perkara yang ditangani kejaksaan dan kepolisian, jumlah tersebut diperkirakan telah menembus lebih dari seribu orang, dengan kecenderungan yang terus meningkat.
Menurut pengakuan sejumlah mantan kandidat eksekutif maupun legislatif, walaupun terasa sangat mahal semua yang dipaparkan di atas masih bisa dikalkulasi. Yang sangat sulit diprediksi, yaitu adanya variabel biaya pengawalan suara sejak di TPS sampai diumumkan secara resmi, karena jika tidak dikawal konon suara bisa menyusut, dan tawaran jasa penggelembungan suara dari berbagai oknum yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu dari daerah sampai di pusat. Karena itu hanya mereka yang bersaku tebal atau yang mendapatkan dukungan oligarki berani ikut kontestasi. Sejauh mana kebenaran cerita ini, wallahu a’lam.