Dinasti Politik, Belajar dari Pengalaman Bangladesh

Bangladesh merupakan sebuah paradoks. Negara berpenduduk lebih dari 170 juta jiwa ini sebenarnya memiliki banyak modal untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi penting di Asia Selatan. Industri tekstil dan garmennya berkembang pesat, tenaga kerjanya melimpah, masyarakatnya memiliki semangat kewirausahaan yang kuat, dan selama beberapa dekade ekonominya mampu tumbuh cukup mengesankan.

 

Namun, kemajuan ekonomi tersebut belum sepenuhnya berhasil mengangkat Bangladesh menjadi negara maju dan sejahtera. Kemiskinan masih menjadi persoalan, ketimpangan tetap menjadi masalah permanen, lapangan kerja berkualitas belum mencukupi, sementara institusi negara belum cukup kuat untuk menopang pembangunan jangka panjang.

 

Salah satu persoalan mendasarnya terletak pada politik. Sejak demokrasi parlementer kembali pada 1991, politik Bangladesh praktis didominasi oleh dua kekuatan besar: Awami League dan Bangladesh Nationalist Party (BNP). Lebih menarik lagi, kedua partai tersebut selama puluhan tahun identik dengan dua dinasti politik.

 

Awami League dipimpin Sheikh Hasina, putri Sheikh Mujibur Rahman, tokoh utama kemerdekaan sekaligus presiden pertama Bangladesh. Sementara BNP selama puluhan tahun dipimpin Khaleda Zia, janda Ziaur Rahman, mantan presiden dan tokoh militer yang mendirikan BNP. Dengan demikian, kompetisi politik Bangladesh bukan hanya menjadi pertarungan dua partai, tetapi berkembang menjadi persaingan dua dinasti politik.

 

Persoalannya bukan semata-mata karena politik diwariskan dalam keluarga. Demokrasi pada dasarnya tidak melarang anak atau keluarga seorang pemimpin memasuki dunia politik. Persoalan muncul ketika partai politik menjadi sangat bergantung kepada keluarga tertentu, regenerasi kepemimpinan tersumbat, demokrasi internal melemah, dan loyalitas kepada tokoh lebih menentukan dibandingkan kompetensi serta gagasan.

 

Selama lebih dari tiga dekade, Sheikh Hasina dan Khaleda Zia menjadi dua figur yang mendominasi panggung politik Bangladesh. Keduanya bahkan sering disebut sebagai Battling Begums karena persaingan politik mereka yang sangat keras. Begum merupakan panggilan perempuan terhormat atau dihormati di Bangladesh.

 

Persaingan tersebut kemudian melahirkan politik zero-sum game: kemenangan satu pihak dipandang sebagai kekalahan total pihak lainnya. Ketika satu kelompok berkuasa, kelompok lawan merasa terancam; ketika kekuasaan berpindah tangan, muncul kecenderungan membalas perlakuan pemerintahan sebelumnya. Hal ini melahirkan lingkaran setan kekerasan politik.

 

Akibatnya, energi politik yang seharusnya digunakan untuk membangun negara banyak terkuras dalam konflik antarkelompok. Demokrasi akhirnya lebih banyak dipahami sebagai mekanisme untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, daripada sebagai instrumen untuk membangun pemerintahan yang efektif, adil, transparan, dan menyejahterakan rakyat.

 

Di sinilah tragedi demokrasi Bangladesh bermula. Pemilu tetap dilaksanakan secara reguler, parlemen tetap berdiri, partai politik tetap ada, dan lembaga-lembaga demokrasi secara formal tetap berfungsi. Akan tetapi, substansi demokrasi semakin hilang ketika institusi negara ikut terseret ke dalam pertarungan politik.

 

Birokrasi, aparat keamanan, pengadilan, pemerintahan lokal, bahkan berbagai institusi publik sulit sepenuhnya terlepas dari tarik-menarik kepentingan politik. Pihak yang berkuasa cenderung menggunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk memperkuat posisi sendiri, sementara oposisi menggunakan demonstrasi, boikot, dan mobilisasi massa untuk melawan. Demokrasi yang seharusnya membangun budaya negosiasi dan kompromi berubah menjadi arena permusuhan yang tidak berkesudahan.

 

Kondisi ini semakin buruk ketika partai politik sendiri tidak tumbuh menjadi institusi demokratis. Kepemimpinan sangat tersentralisasi pada figur tertentu, sementara proses regenerasi berjalan tidak natural. Politik akhirnya tidak menghasilkan cukup banyak alternatif kepemimpinan.

 

Bangladesh memberikan pelajaran berharga, Di mana pemilu reguler saja tidak cukup untuk membangun demokrasi. Begitu juga kehadiran oposisi tidak serta-merta menjamin adanya kontrol terhadap kekuasaan. Bahkan oposisi dapat saja memobilisasi masyarakat awam yang lugu untuk merusak fasilitas umum atau mengundang kekuatan asing demi meruntuhkan atau menghancurkan kredibilitas pemerintah.

 

Puncak krisis politik Bangladesh terjadi pada 2024. Gelombang demonstrasi mahasiswa yang awalnya mempersoalkan sistem kuota pekerjaan pemerintah berkembang menjadi gerakan politik besar. Setelah bentrokan dan jatuhnya banyak korban, pemerintahan Sheikh Hasina akhirnya runtuh pada Agustus 2024. Hasina meninggalkan Bangladesh setelah sekitar 15 tahun berkuasa secara berturut-turut.

 

Pemerintahan sementara kemudian dibentuk di bawah kepemimpinan Muhammad Yunus, ekonom dan peraih Nobel Perdamaian. Seorang sosok ilmuwan idealis yang berintegritas sehingga sangat dihormati mayoritas rakyat dan masyarakat internasional. Pemerintahan interim tersebut membuka kesempatan bagi Bangladesh untuk melakukan reformasi politik secara mendasar.

 

Pemilu berlangsung pada Februari 2026 kemudian membawa BNP kembali ke tampuk kekuasaan. Tarique Rahman terpilih menjadi perdana menteri. Menariknya, Tarique adalah putra Khaleda Zia dan Ziaur Rahman. Kenyataan ini menunjukkan betapa kuatnya akar dinasti politik dalam kehidupan politik Bangladesh. Dengan kata lain tidak tersedia sosok alternatif di luar dua dinasti politik.

 

Karena itu, pertanyaan terbesar bagi Bangladesh bukan sekadar siapa yang memenangkan pemilu. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah pergantian kekuasaan akan diikuti perubahan sistem politik, atau Bangladesh kembali terjebak dalam pola lama ketika kekuasaan berputar di antara keluarga-keluarga politik yang sama.

 

Jika hanya terjadi pergantian keluarga atau kelompok yang menguasai negara, sementara budaya politik lama tetap dipertahankan, perubahan pemerintahan tidak akan menghasilkan perubahan mendasar. Pengalaman Bangladesh memberikan pelajaran penting bagi negara-negara demokrasi lainnya, termasuk Indonesia. Musuh demokrasi bukan hanya kediktatoran. Demokrasi juga dapat rusak dari dalam ketika kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir keluarga, partai kehilangan demokrasi internal, institusi negara diperalat untuk kepentingan politik, dan persaingan politik berubah menjadi permusuhan permanen.

 

Demokrasi seharusnya membuka pintu selebar-lebarnya bagi lahirnya pemimpin baru. Anak seorang presiden boleh menjadi presiden, sebagaimana anak petani, guru, pedagang, buruh, atau siapa pun juga harus memiliki kesempatan yang sama. Yang menentukan seharusnya bukan nama keluarga, tetapi kemampuan, integritas, rekam jejak, dan kepercayaan rakyat.

 

Pada akhirnya, tujuan demokrasi bukan sekadar mengganti siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Demokrasi harus mampu membangun sistem yang memastikan siapa pun yang berkuasa tunduk kepada hukum, dibatasi oleh institusi, diawasi oleh rakyat, dan bekerja untuk kepentingan seluruh masyarakat.

 

Di situlah pelajaran terpenting dari Bangladesh: negara maju tidak cukup dibangun oleh pemimpin yang baik, tetapi oleh sistem yang mampu melahirkan pemimpin yang baik sekaligus membatasi ruang gerak pemimpin yang buruk, atau bagaimana menjaga pemimpin yang baik agar jangan berubah menjadi buruk.