Lebih dari seperempat abad setelah Reformasi, Indonesia telah memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam menjalankan demokrasi elektoral. Berbagai ikhtiar telah dilakukan untuk mencari sistem pemilu yang paling cocok dan mampu menerjemahkan kedaulatan rakyat sekaligus menghasilkan lembaga perwakilan yang berkualitas.
Pada awalnya digunakan sistem proporsional tertutup, di mana pemilih hanya mencoblos tanda gambar partai. Sistem tersebut secara bertahap mengalami perubahan dengan diperkenalkannya daftar calon terbuka, hingga akhirnya suara terbanyak menjadi penentu utama keterpilihan seorang calon anggota legislatif.
Masing-masing sistem tentu memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Sistem dengan daftar calon terbuka memiliki kelebihan karena rakyat tidak lagi sekadar memilih gambar partai bagai membeli kucing dalam karung, tetapi dapat menentukan secara langsung siapa yang dipercaya menjadi wakilnya.
Cara ini membuat hubungan antara pemilih dan calon anggota legislatif menjadi lebih dekat. Seorang calon tidak cukup hanya memiliki kedekatan dengan elite partai. Ia harus turun ke masyarakat, memperkenalkan diri, membangun jaringan, dan memperoleh kepercayaan pemilih.
Namun, sistem terbuka juga menghadirkan sejumlah persoalan. Ikatan politik anggota legislatif terpilih dengan partainya menjadi lemah karena keberhasilan elektoralnya sangat bergantung pada suara pribadi. Popularitas menjadi semakin menentukan. Akibatnya, kader partai yang bertahun-tahun mengelola organisasi belum tentu mampu bersaing dengan pendatang baru yang telah memiliki modal sosial, popularitas, ataupun kemampuan finansial yang lebih besar.
Konsekuensi lain dari sistem terbuka adalah persaingan dalam pemilu tidak lagi hanya berlangsung antarpartai, tetapi juga antarkandidat dalam partai yang sama. Sesama calon dari satu partai dan satu daerah pemilihan harus memperebutkan suara yang sama karena hanya mereka yang memperoleh suara terbesar yang memiliki peluang lebih besar mendapatkan kursi.
Akibatnya, biaya politik dapat menjadi sangat tinggi. Kandidat harus membangun jaringan sendiri, memasang alat peraga, membiayai kampanye, menggerakkan relawan, dan menjaga suara sampai proses penghitungan selesai. Setelah itu mengawal suara mengingat perpindahan suara antar caleg dalam partai yang sama sangat rentan dan kerap terjadi.
Dalam situasi seperti ini, politik uang memperoleh ruang untuk tumbuh subur. Hubungan antara calon dan pemilih berisiko berubah menjadi hubungan transaksional. Pertanyaan mengenai gagasan, integritas, rekam jejak, dan kapasitas seorang calon dapat kalah oleh pertanyaan yang sangat pragmatis: apa yang diberikan kandidat kepada pemilih?
Sistem ini juga dapat melemahkan fungsi kaderisasi partai. Seorang kader yang selama puluhan tahun meniti karir dengan mengikuti berbagai bentuk kaderisasi berjenjang, memiliki kapasitas legislasi, serta memahami ideologi dan program partainya belum tentu mampu bersaing dengan calon yang jauh lebih populer atau memiliki sumber daya finansial lebih besar.
Dari sinilah muncul gagasan jalan tengah, yaitu mengombinasikan antara kedua sistem untuk mendapatkan yang terbaik antara keduanya, sekaligus untuk menutupi kekurangan masing-masing. Indonesia dapat memulai sistem pemilu legislatif hibrid atau campuran.
Prinsip dasarnya sederhana. Sebagian anggota DPR dipilih melalui mekanisme yang memberikan kesempatan kepada rakyat menentukan calon secara langsung. Sebagian lainnya dipilih melalui daftar partai sehingga partai memiliki kesempatan menempatkan kader-kader yang dianggap memiliki loyalitas kepada partai dan kompetensi tertentu di parlemen.
Sebagai ilustrasi, apabila tersedia sepuluh kursi dalam suatu daerah pemilihan, lima kursi dapat diperebutkan melalui pilihan langsung terhadap calon, sedangkan lima lainnya dialokasikan melalui daftar partai berdasarkan proporsi suara yang diperoleh masing-masing partai.
Komposisi tersebut tentu tidak harus 50:50. Bisa 60:40 atau formula lainnya. Angka yang paling tepat harus ditentukan melalui kajian akademis, simulasi berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, serta pembahasan terbuka yang melibatkan partai politik, penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan masyarakat luas.
Gagasan menggabungkan dua mekanisme pemilihan bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Sejumlah negara demokrasi telah mengembangkan sistem campuran dengan desain yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, struktur politik, dan kebutuhan masing-masing.
Jerman merupakan salah satu contoh penting. Dalam pemilihan Bundestag, pemilih memiliki dua suara. Suara pertama diberikan kepada kandidat di daerah pemilihan, sedangkan suara kedua diberikan kepada partai. Namun, setelah reformasi sistem pemilu Jerman, suara kedua menjadi penentu utama komposisi proporsional Bundestag.
Selandia Baru memberikan pengalaman menarik lainnya. Negara ini menggunakan sistem Mixed Member Proportional atau MMP. Pemilih memiliki dua suara: satu untuk memilih kandidat yang mewakili daerah pemilihannya dan satu lagi untuk memilih partai politik. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan menjadi anggota parlemen, sementara kursi dari daftar partai digunakan sehingga jumlah keseluruhan kursi suatu partai
Jepang menggunakan model yang berbeda. House of Representatives memiliki 465 anggota. Sebanyak 289 dipilih dari daerah pemilihan beranggota tunggal, sementara 176 lainnya dipilih melalui sistem proporsional. Berbeda dengan model Jerman dan Selandia Baru, kedua jalur tersebut pada dasarnya berjalan secara paralel.
Korea Selatan juga menggabungkan pemilihan anggota parlemen melalui daerah pemilihan dengan kursi perwakilan proporsional. Dalam pemilu legislatif terakhir, mayoritas kursi National Assembly berasal dari daerah pemilihan, sementara sebagian lainnya dialokasikan melalui jalur proporsional. Modelnya mengalami beberapa modifikasi dan menunjukkan bahwa desain sistem campuran sendiri dapat terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan politik.
Pengalaman negara-negara tersebut tentu tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia. Pilihan sistem pemilu tidak harus selalu bersifat hitam-putih antara sepenuhnya terbuka atau sepenuhnya tertutup. Berbagai unsur dari sistem yang berbeda dapat dikombinasikan untuk mencapai tujuan tertentu.
Pada akhirnya, tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Setiap pilihan selalu membawa konsekuensi. Karena itu, yang perlu dicari Indonesia bukanlah sistem yang tanpa kelemahan, melainkan sistem yang paling mampu mengakomodasi aspirasi pemilih, memperkuat kaderisasi dan institusionalisasi partai, menekan biaya politik, serta menghasilkan anggota legislatif yang memiliki integritas dan kapasitas.
Rumusan sistem tersebut tentu harus melalui kajian akademis, simulasi yang matang, serta pembahasan terbuka antara DPR, pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan publik. Pengalaman berbagai negara dapat menjadi bahan pembelajaran, tetapi desain akhirnya harus lahir dari kebutuhan dan pengalaman demokrasi Indonesia sendiri.
Pileg hibrid dapat menjadi salah satu gagasan yang layak dikaji dalam pencarian tersebut. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk memperbaiki demokrasi Indonesia berdasarkan pelajaran yang telah kita peroleh selama lebih dari dua dekade.