Belajar dari Tiongkok

“Tidak penting apakah kucing itu berwarna hitam atau putih. Yang penting, ia bisa menangkap tikus.” Ungkapan Deng Xiaoping yang sangat terkenal ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menandai salah satu titik balik paling penting dalam sejarah modern Tiongkok. Kalimat tersebut bukan sekadar sindiran terhadap perdebatan ideologis, melainkan penegasan bahwa ukuran keberhasilan sebuah kebijakan ditentukan oleh keberhasilan  menghadirkan kemakmuran bagi rakyat. Deng tidak sedang meninggalkan sosialisme, tetapi berusaha menjadikan negara dikelola secara lebih fungsional, efektif, dan efisien.

 

Ketika Deng memulai reformasi ekonomi pada akhir 1970-an, Tiongkok masih merupakan negara miskin dengan pendapatan per kapita yang rendah. Ratusan juta rakyat hidup dalam kemiskinan, sementara produktivitas nasional tertinggal jauh dibandingkan banyak negara lain. Dalam situasi seperti itu, Deng bersama para pemimpin Tiongkok mengambil langkah yang tidak mudah: mereka berani mengoreksi kebijakan yang terbukti tidak lagi efektif tanpa merasa kehilangan kehormatan. Mereka tidak menghabiskan energi untuk mempertahankan warisan masa lalu atau terjebak dalam perdebatan ideologis yang berkepanjangan. Fokus mereka sederhana tetapi mendasar, yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang benar-benar dapat diimplementasikan.

 

Kesadaran bahwa korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi masa depan bangsa juga tumbuh bersamaan dengan reformasi tersebut. Deng memahami bahwa keterbukaan ekonomi tanpa disiplin birokrasi justru dapat melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Reformasi bisa berubah menjadi ladang baru bagi para pejabat untuk memperkaya diri, sementara pelaku usaha memanfaatkan kedekatan dengan penguasa demi memperoleh keuntungan yang merugikan kepentingan publik. Karena itu, reformasi ekonomi harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola pemerintahan.

 

Semangat tersebut diterjemahkan secara lebih tegas oleh Perdana Menteri Zhu Rongji. Ia terkenal karena pernyataannya yang sangat tegas terhadap korupsi, “Siapkan seratus peti mati untuk para koruptor, dan satu peti mati untuk saya sendiri apabila saya terbukti korupsi.” Kalimat ini harus dimaknai sebagai pemberantasan korupsi baginya harus dimulai dari atas, dari pusat kekuasaan, dan dengan contoh nyata dari lingkaran terdekat sang pemimpin sendiri.

 

Kalimat Zhu ini terbukti bukan sekadar slogan dan retorika politik yang berhenti pada kata-kata setelah dipublikasikan media. Terbukti, ketika skandal penyelundupan Xiamen—salah satu kasus korupsi dan penyelundupan terbesar dalam sejarah Tiongkok—terungkap, ratusan pejabat dari lingkungan bea cukai, kepolisian, pemerintah daerah, hingga militer diproses hukum. Hu Changqing, Wakil Gubernur Jiangxi, dan Cheng Kejie, Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, dijatuhi hukuman mati setelah terbukti menerima suap dalam jumlah besar. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas: tidak ada jabatan yang kebal terhadap hukum, termasuk bagi kader partai penguasa.

 

Komitmen tersebut tidak berhenti pada masa Zhu Rongji. Di bawah kepemimpinan Jiang Zemin, pemberantasan korupsi semakin dilembagakan melalui penguatan mekanisme pengawasan internal Partai. Berbagai kasus besar diproses secara terbuka sebagai bagian dari pembentukan disiplin birokrasi. Ketika Hu Jintao memimpin, pembangunan clean government atau pemerintahan yang bersih ditetapkan sebagai salah satu agenda nasional. Sistem audit diperluas, pengawasan internal diperkuat, dan disiplin aparatur diperketat. Kasus Chen Liangyu, Sekretaris Partai Shanghai sekaligus anggota Politbiro, hingga Bo Xilai, Sekretaris Partai Chongqing yang termasuk politikus paling berpengaruh di Tiongkok, membuktikan bahwa penegakan hukum juga menjangkau lapisan elite tertinggi.

 

Semua ini dijadikan fondasi oleh Xi Jinping sejak 2012 untuk melangkah lebih jauh melalui kampanye antikorupsi terbesar dalam sejarah Republik Rakyat Tiongkok. Dengan semboyan memburu “harimau dan lalat” (tigers and flies), yakni pejabat tinggi maupun pejabat rendah, jutaan kader partai diperiksa, sementara ratusan pejabat setingkat menteri, gubernur, jenderal, hingga anggota Politbiro dijatuhi sanksi disiplin maupun pidana. Kampanye ini bukan hanya bertujuan menghukum pelaku korupsi, tetapi langkah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap negara sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dirusak oleh penyalahgunaan kekuasaan. Di saat banyak negara berkembang terjebak dalam lingkaran setan retorika politik dan perdebatan ideologi yang melelahkan, Tiongkok justru fokus membersihkan “dapur”-nya sendiri. Mereka sadar, keadilan hukum bukan sekadar jualan kampanye, melainkan prasyarat mutlak iklim investasi.

 

Hasil dari proses panjang tersebut secara perlahan tapi pasti. Kepastian hukum meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap negara menguat, dan iklim usaha menjadi semakin kondusif. Investor berdatangan dari berbagai negara, kawasan ekonomi khusus dibangun, industri manufaktur berkembang pesat, dan ekspor didorong secara besar-besaran. Hanya dalam beberapa dekade, ratusan juta penduduk berhasil keluar dari kemiskinan. Transformasi ekonomi Tiongkok pun tercatat menjadi salah satu kisah keberhasilan paling spektakuler dalam sejarah modern.

 

Keberhasilan Tiongkok sesungguhnya tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, negara ini melakukan investasi besar-besaran pada pengembangan sumber daya manusia. Universitas diperkuat, laboratorium modern dibangun, anggaran penelitian terus ditingkatkan, dan ribuan mahasiswa terbaik dikirim ke berbagai universitas terkemuka dunia. Yang lebih penting, mereka didorong untuk kembali mengabdi di tanah air sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala besar. Dari sinilah lahir generasi ilmuwan, insinyur, dan wirausahawan teknologi yang mampu membawa Tiongkok bersaing di panggung global.

 

Hasil reformasi yang dimulai Deng Xiaoping kini tampak sangat nyata. Dalam waktu kurang dari setengah abad, Tiongkok berhasil bertransformasi dari negara berkembang yang dikenal sebagai “pabrik dunia” penghasil barang murah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi terbesar di dunia. Negeri ini tidak lagi sekadar menjadi pusat manufaktur, tetapi juga menjelma sebagai pusat inovasi global dalam kecerdasan buatan, kendaraan listrik, energi terbarukan, teknologi digital, kereta cepat, telekomunikasi, eksplorasi ruang angkasa, hingga komputasi kuantum. Dalam banyak bidang strategis, Tiongkok kini menjadi penantang utama dominasi Amerika Serikat.

 

Keberhasilan Tiongkok tidak semata-mata lahir dari ideologi yang dianut ataupun sistem ekonomi yang dipilihnya. Yang lebih menentukan ialah keberanian para pemimpinnya mengoreksi kebijakan yang tidak lagi berpihak kepada rakyat, ketegasan menutup ruang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, konsistensi menjalankan pembangunan jangka panjang, serta kesediaan menjadikan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagai investasi utama bangsa. Di situlah letak pelajaran universal yang patut direnungkan oleh setiap negara yang ingin maju.