Tingginya hasil survei popularitas Gubernur Jawa Barat KDM (Kang Dedi Mulyadi) dan turunnya popularitas Presiden Prabowo Subianto, menimbulkan banyak analisa dan spekulasi. Bahkan ada pengamat yang sampai menyatakan jika pemilu diadakan saat ini maka KDM yang akan keluar sebagai pemenang. Belakangan muncul Lembaga survey lain yang justru menempatkan posisi Prabowo masih sangat tinggi. Pertanyaannya kemudian bagaimana masyarakat menilai mana yang benar ?
Survei pada dasarnya merupakan instrumen ilmiah. Dengan metode statistik yang benar, sejumlah kecil orang dapat dipilih untuk menggambarkan kecenderungan pendapat populasi yang jauh lebih besar. Karena itu, survei sangat berguna bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun komunitas politik untuk mengetahui pandangan publik terkait tokoh tertentu atau partai tertentu.
Dalam politik, survei memiliki fungsi yang lebih spesifik. Ia dapat mengukur popularitas seorang tokoh, tingkat penerimaan masyarakat, kepuasan terhadap pemerintah, sampai kecenderungan pemilih menjelang pemilu. Bagi partai politik, survei bahkan telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan calon yang akan diusung baik di pileg, pilkada, maupun pilpres.
Persoalannya muncul ketika survei tidak lagi hanya digunakan untuk membaca opini publik atau peta politik secara keseluruhan secara apa adanya, tetapi juga berpotensi digunakan untuk menggiring dan membentuk opini publik. Di sinilah objektivitas survei menjadi penting untuk dipertanyakan.
Salah satu unsur terpenting dalam survei adalah pemilihan sampel. Karena tidak mungkin mewawancarai seluruh pemilih Indonesia yang jumlahnya lebih dari dua ratus juta orang, lembaga survei mengambil sebagian kecil sebagai representasi. Secara statistik hal ini sah. Persoalannya adalah: siapa yang dipilih menjadi sampel?
Komposisi responden berdasarkan wilayah, kota dan desa, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tingkat ekonomi, dan berbagai karakteristik lainnya dapat memengaruhi hasil. Jika proporsi kelompok tertentu terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan populasi sebenarnya, hasil survei dapat bergeser. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata berapa banyak responden yang diwawancarai, tetapi seberapa representatif mereka terhadap populasi yang hendak digambarkan.
Teknik weighting atau pembobotan memang dapat digunakan untuk mengoreksi ketidakseimbangan sampel. Akan tetapi, pembobotan sendiri mengandung pilihan metodologis. Variabel apa yang diberi bobot, seberapa besar bobotnya, dan data populasi apa yang digunakan sebagai rujukan dapat memengaruhi angka akhirnya.
Dengan demikian, angka yang terlihat sangat presisi—misalnya elektabilitas calon A 49,7 persen dan calon B 39,8 persen—sebenarnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan metodologis di belakangnya.
Potensi bias berikutnya muncul dalam proses wawancara. Bayangkan responden terlebih dahulu ditanya: “Apakah Anda puas terhadap pelaksanaan kebijakan MBG?” Setelah menjawab pertanyaan tersebut, responden kemudian ditanya: “Jika pemilu dilakukan hari ini, siapakah calon yang akan Anda pilih?” Jawabannya tentu berbeda jika sebelumnya responden ditanya mengenai kemampuan diplomasi Presiden Prabowo di tingkat global. Artinya, urutan pertanyaan dapat menciptakan konteks psikologis tertentu sebelum responden menjawab pertanyaan utama.
Pilihan nama yang ditampilkan, jumlah calon yang diberikan, apakah responden diperlihatkan foto, apakah nama disebutkan atau responden diminta menjawab spontan, semuanya dapat menghasilkan angka yang berbeda.
Karena itu, survei politik tidak cukup dinilai hanya dari jumlah responden dan margin of error. Publik perlu mengetahui bagaimana pertanyaan disusun dan dalam urutan seperti apa pertanyaan tersebut diberikan. Di sinilah terdapat wilayah abu-abu yang menarik untuk dicermati.
Manipulasi survei tidak selalu harus dilakukan dengan mengubah angka secara kasar. Bahkan seluruh data mentah dapat saja benar, tetapi desain penelitian dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan kecenderungan tertentu sesuai dengan harapan tertentu pula.
Sampel dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Responden dapat terlebih dahulu dikondisikan melalui pertanyaan pendahuluan. Daftar calon dapat dipilih secara selektif. Pertanyaan dapat dirumuskan dengan kata-kata yang memberikan kesan positif atau negatif. Data tertentu dapat diberi bobot lebih besar. Bahkan waktu pelaksanaan survei dapat dipilih setelah suatu peristiwa politik yang menguntungkan atau merugikan calon tertentu.
Pertanyaan lain yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah siapa yang membiayai survei. Survei membutuhkan biaya. Semakin luas wilayah penelitian, semakin besar sampel, dan semakin kompleks metode yang digunakan, semakin besar pula biayanya. Karena itu hampir selalu ada pihak yang membayar.
Tidak berarti survei yang dibiayai partai politik atau calon tertentu otomatis tidak kredibel. Lembaga penelitian profesional seharusnya mampu menjaga independensi metodologinya. Karena itu untuk memastikan objektivitas sebuah survei transparansi sumber dana menjadi mutlak.
American Association for Public Opinion Research (AAPOR), misalnya, menekankan keterbukaan mengenai sponsor penelitian, metode pengambilan sampel, cara pengumpulan data, ukuran sampel, pembobotan, instrumen penelitian, bahkan kata-kata dan konteks pertanyaan yang dapat memengaruhi jawaban. ESOMAR dan World Association for Public Opinion Research (WAPOR) juga menekankan transparansi metodologi agar masyarakat dapat membedakan survei profesional dan survei yang tidak memenuhi standar ilmiah.
Di Amerika Serikat, survei politik sangat banyak dan lembaganya beragam. Tidak ada satu lembaga negara yang menentukan survei mana yang benar. Mekanisme kontrol terutama berlangsung melalui transparansi metodologi, reputasi lembaga, pengujian oleh sesama peneliti, media, dan publik. Karena banyak lembaga melakukan survei pada saat bersamaan, hasil satu survei biasanya dibandingkan dengan survei-survei lainnya. Karena itu, tren atau agregasi beberapa survei sering lebih bermakna daripada terpaku pada satu angka dari satu lembaga.
Di Inggris terdapat British Polling Council yang mendorong anggotanya membuka informasi metodologis ketika hasil survei dipublikasikan. Prinsip dasarnya sederhana: masyarakat tidak seharusnya hanya menerima angka, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengetahui bagaimana angka tersebut diperoleh.
Di banyak negara Eropa, tradisi transparansi metodologi juga semakin penting. Sementara standar internasional ESOMAR/WAPOR menuntut keterbukaan mengenai metode sampling, pembobotan, pertanyaan, waktu penelitian, ukuran sampel, metode wawancara, serta identitas pihak yang melakukan dan membiayai penelitian.
Pelajaran penting bagi Indonesia bukan berarti kita harus meniru satu negara secara utuh. Yang perlu diperkuat adalah budaya transparansi dan akuntabilitas survei. Selama ini ketika hasil survei dipertanyakan, jawaban yang sering muncul adalah margin of error. Istilah tersebut penting, tetapi sebenarnya hanya menjelaskan salah satu jenis ketidakpastian statistik.
Karena itu, selain bertanya mengenai margin of error, masyarakat juga layak bertanya mengenai margin of interest, seberapa jauh kepentingan politik, ekonomi, atau institusional berada di belakang sebuah survei. Istilah terakhir tentu bukan terminologi statistik, tetapi dapat menjadi pengingat bahwa angka tidak pernah lahir di ruang hampa.
Dalam politik, persoalan ini menjadi semakin penting karena publikasi survei sendiri dapat memengaruhi perilaku politik. Ketika seorang calon terus-menerus diberitakan unggul, muncul kesan bahwa ia merupakan calon yang paling mungkin menang. Sebagian pemilih dapat terdorong mendukung kandidat yang dianggap berada di pihak pemenang. Fenomena ini sering disebut bandwagon effect.
Sebaliknya, dalam keadaan tertentu muncul pula underdog effect, ketika sebagian masyarakat justru bersimpati kepada calon yang dianggap tertinggal. Karena itu survei memiliki posisi unik: ia dapat menjadi alat untuk mengukur opini publik, tetapi publikasi hasilnya juga dapat ikut memengaruhi opini yang sedang diukur.
Di sinilah batas antara survei sebagai instrumen ilmu pengetahuan dan survei sebagai instrumen politik menjadi tipis. Seorang politisi berpengalaman di DPR RI yang selalu terpilih hingga sudah lebih dari dua puluh tahun menghuni Gedung Parlemen di Senayan, sambil berseloroh menyatakan, “daripada pasang iklan yang tidak jelas, mending membayar surveyor walau mahal tapi hasilnya pasti”.
Indonesia tidak perlu mencurigai lembaga survei. Banyak peneliti dan lembaga survei bekerja secara profesional serta memberikan kontribusi besar bagi perkembangan demokrasi. Yang diperlukan justru penguatan standar profesional. Setiap survei politik yang dipublikasikan kepada masyarakat idealnya disertai informasi yang cukup mengenai siapa sponsor atau penyandang dananya. Media juga mempunyai tanggung jawab besar untuk menilai kredibilitas dan track record sebuah Lembaga survei.
Selain itu, hasil survei sebaiknya tidak diperlakukan seperti hasil pertandingan sepak bola, siapa nomor satu, siapa nomor dua, dan siapa yang tertinggal. Angka harus dibaca bersama metodologi, tren, konteks politik, serta ketidakpastian yang menyertainya. Agar hasil survei tidak dijadikan bagian dari instrumen kampanye yang tidak mendidik masyarakat awam.