Kata ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari ‘alim, yang berarti orang yang berilmu. Karena itu, di dunia Arab mereka yang memiliki ilmu ekonomi, biologi, atau bidang ilmu lainnya dapat disebut ‘alim, kecuali profesi dokter lazim disebut tabib dan insinyur disebut muhandis. Dalam tradisi Islam, istilah ulama kemudian mengalami sakralisasi makna, sehingga tidak lagi sekadar menunjuk kepada orang yang memiliki ilmu tertentu, tetapi sekaligus memiliki karakter dan integritas moral.
Kata alim juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan lazim digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berilmu, terutama dalam bidang agama, sekaligus memiliki kesalehan. Idealnya, semakin luas ilmu seseorang, semakin tumbuh pula kerendahan hati dan kearifannya, sejalan dengan pepatah, “seperti padi, semakin berisi semakin merunduk.”
Karena itu, gelar ulama mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Ilmu yang dimilikinya bukan hanya untuk kepentingan pribadi yang berdimensi individual, melainkan untuk membimbing masyarakat, menjaga nilai-nilai keluhuran, menyampaikan kebenaran, serta menjaga integritas pribadi sehingga dapat menjadi teladan dan rujukan. Dalam Islam ilmu juga tidak boleh berhenti sebagai milik pribadi, tetapi harus diajarkan sehingga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, sebagaimana ungkapan Arab, al-‘ilmu bila ‘amalin kasyajaratin bila tsamarin: ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah.
Mengingat perannya yang sangat sentral di tengah masyarakat, Al Qur’an memberikan kedudukan istimewa kepada para ulama. Dalam Surah Fathir ayat 28 disebutkan, “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama.” Ayat ini memberikan pesan penting bahwa ukuran seorang ulama bukan hanya keluasan pengetahuannya, tetapi juga ketundukannya kepada yang maha kuasa.
Dalam sejarah Islam, contoh yang sangat ideal mengenai perpaduan antara ilmu, moralitas, tanggung jawab sosial, dan kekuasaan dapat ditemukan pada Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka bukan hanya pemimpin umat dan kepala pemerintahan yang ideal, tetapi juga pribadi-pribadi yang memiliki kedalaman pengetahuan sehingga menjadi rujukan umat, juga keluhuran budi sehingga sangat dihormati. Dalam diri mereka, posisi ulama dan umara menyatu: ilmu memberikan arah kepada kekuasaan, sementara kekuasaan digunakan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan.
Pada generasi berikutnya, tidak banyak penguasa Muslim yang memiliki kualitas moral yang mendekati Khulafaur Rasyidin, dari yang sedikit itu salah satu figur yang sering disebut adalah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun memegang kekuasaan tertinggi sebagai khalifah, ia dikenang karena kesederhanaan hidup, kehati-hatian menggunakan harta negara, perhatian terhadap keadilan, dan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat. Lebih dari itu semua, karena kesuksesannya memakmurkan rakyatnya.
Setelah masa itu, memang lahir dinasti-dinasti Islam yang cukup besar diantaranya: Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Usmani yang mengibarkan bendera Islam, tetapi semakin sulit menemukan figur kepala negara yang mampu memadukan secara utuh ke dalaman ilmu, kesalehan, kesederhanaan, keadilan, dan kekuasaan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW.
Pengalaman sejarah juga memperlihatkan betapa kekuasaan merupakan ujian yang sangat berat bagi seorang pemimpin. Harta, takhta, kemewahan, keluarga, anak-anak, popularitas, dan berbagai kenikmatan duniawi yang melingkupinya seringkali menjadi sumber petaka. Sudah menjadi kodrat manusia sangat rentan dengan berbagai godaan duniawi. Banyak manusia yang lulus menghadapi ujian kemiskinan atau penderitaan, tetapi gagal ketika menghadapi ujian harta dan kemewahan. Banyak pemimpin yang ideal dan berhati luhur ketika masih berjuang, tetapi berubah setelah kekuasaan berada dalam genggamannya.
Dalam konteks pergulatan antara kemewahan dunia, konflik politik, dan kerinduan pada kehidupan spiritual yang lebih mendalam, tradisi asketisme kemudian berkembang menjadi tasawuf memperoleh tempat penting dalam masyarakat Muslim. Salah satu semangat yang mengiringi perkembangannya adalah upaya menjaga kebersihan hati dan kemurnian motivasi di tengah berkembangnya kemewahan, konflik politik, perebutan kekuasaan, dan kecenderungan kehidupan hedonis.
Tradisi tersebut kemudian melahirkan banyak sufi terkenal seperti Hasan al-Bashri, Rabi’ah al-Adawiyah, Junaid al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan Jalaluddin Rumi. Mereka hidup pada masa dan lingkungan yang berbeda baik pada masa ketika umat Islam berjaya maupun terpuruk. Tradisi dan berbagai cabang tasawuf berkembang di tanah air dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses dakwah yang masuk ke tanah air.
Meskipun gerakan tasawuf dalam berbagai bentuk dan aliran cukup meluas, ternyata tidak mampu mencegah keruntuhan berbagai dinasti Islam yang sempat berjaya, baik yang berbentuk Kesultanan, Keemiran, Kekhalifahan, ataupun bentuk lain. Keruntuhan dinasti-dinasti ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan konflik internal akibat perebutan kekuasaan, kehidupan glamor di lingkungan istana, yang menjadi bagian dari faktor internal, selain faktor eksternal seperti penjajahan atau serangan dari luar.
Akibat pengalaman panjang ini, kemudian melahirkan dua kelompok besar: Pertama, mereka yang menempatkan pentingnya kekuasaan bagi dakwah Islamiah, yang mendorong agar para ulama terlibat langsung dalam dunia politik. Kedua, mereka yang berpendapat sebaiknya para ulama tidak terlibat langsung pada urusan politik dan kekuasaan.
Dengan demikian ulama dapat memfokuskan perhatian dan energinya untuk membina dan menjaga umat. Mereka menjadi guru di masyarakat, penjaga moral, pembela rakyat yang lemah, sekaligus jembatan ketika muncul perbedaan dan konflik baik yang terjadi antara kelompok yang berbeda di masyarakat, maupun antara masyarakat dan penguasa.
Kedua pandangan tersebut sama-sama memiliki argumentasi yang merujuk pada Al-Qur’an, Hadis, fikih, pengalaman sejarah, serta pandangan para ulama terdahulu. Persoalannya, pilihan sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi yang dihadapi. Mana yang lebih cocok tentu sangat ditentukan oleh kalkulasi rasional yang termasuk bagian dari wilayah ijtihadiah manusia.
Dalam trajektori perjalanan panjang peran ulama dalam dunia politik terkait kekuasaan di tanah air ternyata tidak linier, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapinya, jika dikelompokkan dapat dibagi tiga: terlibat langsung, tidak terlibat, dan terlibat secara tidak langsung.
Pada masa Reformasi maupun sesudahnya jumlah para ulama yang terlibat secara langsung cukup besar, bahkan sejumlah partai politik dapat dikatakan lahir dari sejumlah gerakan Islam, ada yang mengusung nilai-nilai Islam secara eksplisit, sementara yang lainnya menggunakan nilai-nilai substansial dan universal Islam, sehingga dapat juga diterima oleh kelompok-kelompok minoritas yang ada.
Saat ini dan ke depan baik sebagai institusi politik kepartaian maupun sebagai individu para pemimpinnya menghadapi ujian yang tidak ringan terkait money politics (mahar politik), mahalnya biaya politik, praktik politik yang tidak fair, para ulama menghadapi ujian yang tidak ringan terkait tanggungjawabnya sebagai penerus misi para nabi. Apakah nantinya para ulama akan mengambil jarak dengan dunia politik, ataukah berperan secara tidak langsung ? Wallahua’lam.