Paradoks Kesalehan dan Kemakmuran

Ada sebuah paradoks yang menarik untuk direnungkan. Sejumlah negara yang masyarakatnya dikenal sekuler—atau jauh dari agama—justru berada dalam kelompok negara paling maju dan sejahtera di dunia. Negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, Swedia, dan Finlandia memiliki pendapatan per kapita tinggi, pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan berkualitas, tingkat korupsi rendah, serta jaminan sosial yang memberikan rasa aman kepada warganya.

 

Sebaliknya, sejumlah negara yang kehidupan masyarakatnya sangat dekat dengan agama justru masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan, korupsi, lemahnya institusi, dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Pakistan dan Bangladesh, misalnya, memiliki masyarakat yang sangat religius. Indonesia pun dikenal sebagai bangsa yang menempatkan agama pada posisi sentral dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Namun, negara-negara tersebut masih menghadapi berbagai persoalan serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

 

Apakah ini berarti agama menghambat kemajuan, sementara sekularisme membawa kemakmuran? Tentu kesimpulan seperti itu terlalu sederhana.

 

Kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa sering masyarakatnya datang ke rumah ibadah, seberapa banyak tempat ibadah dibangun, atau seberapa fasih para pemimpinnya berbicara tentang agama. Kemajuan lebih banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, kekuatan institusi, kepastian hukum, budaya kerja, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan negara mengelola sumber dayanya secara efektif dan bertanggung jawab.

 

Di sinilah kita menemukan hal menarik. Banyak nilai yang dijunjung tinggi di negara-negara Skandinavia sesungguhnya merupakan bagian dari ajaran agama: kejujuran, disiplin, menghargai waktu, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, kepedulian terhadap kaum lemah, kesetaraan di depan hukum, dan larangan menyalahgunakan kekuasaan.

 

Masyarakat di sana mungkin tidak selalu mengekspresikan nilai-nilai tersebut dengan bahasa agama, tetapi nilai itu telah terlembagakan dan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Para pejabat terbiasa mempertanggungjawabkan penggunaan uang publik dan tidak menyalahgunakan jabatannya untuk praktik menyimpang seperti pungli, suap, atau manipulasi anggaran. Pajak dipungut secara tertib, lalu dikembalikan kepada masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan jaminan sosial. Hukum bekerja konsisten, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas juga tumpul ke samping.

 

Dengan kata lain, nilai moral tidak berhenti pada perkataan dan nasihat di mimbar keagamaan, melainkan diterjemahkan menjadi sistem dan diwujudkan dalam tindakan nyata.

 

Sebenarnya lebih dari satu abad lalu, Jamaluddin al-Afghani telah mengingatkan masalah ini. Ia menyatakan bahwa kemunduran umat Islam bukanlah karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan karena umatnya menjauh dari ruh Islam dan gagal menerjemahkannya ke dalam kehidupan nyata. Gagasan itu kemudian lebih lugas dinyatakan oleh muridnya, Muhammad Abduh, melalui ungkapan yang lugas: “Di Barat aku melihat Islam tetapi tidak melihat kaum Muslim; sedangkan di Timur aku melihat kaum Muslim tetapi tidak melihat Islam.”

 

Kini, lebih dari satu abad setelah masa al-Afghani dan Abduh, kita menyaksikan generasi kedua dan ketiga imigran Muslim di Eropa dan Amerika tampil sebagai orang-orang berprestasi dalam berbagai bidang: kedokteran, sains, teknologi digital, pendidikan, bisnis, bahkan politik. Menariknya, banyak di antara mereka tetap mampu mempertahankan identitas dan keyakinan agamanya. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari ekosistem yang membesarkannya.

 

Sementara di negara asalnya, ternyata sampai saat ini belum banyak berubah. Ketaatan sering kali berhenti pada dimensi lahiriah dan simbolik ritual, sementara ruh yang menggerakkannya justru dilupakan. Masjid-masjid ramai, perayaan keagamaan semarak, dan ungkapan religius mudah ditemukan. Namun pada saat yang sama, korupsi dan pungli dianggap lumrah, hukum diperjualbelikan, disiplin rendah, nepotisme dipelihara, serta kepentingan pribadi ditaruh di atas kepentingan umum.

 

Di sinilah letak persoalan sebenarnya: bukan pada agamanya, melainkan pada jarak antara ajaran agama dan perilaku pemeluknya.

 

Padahal dalam Islam, bekerja keras merupakan bagian dari kebajikan, menuntut ilmu sangat dimuliakan, menjaga amanah adalah kewajiban, dan berlaku adil merupakan perintah agama. Semua itu merupakan amal kebajikan yang bernilai ibadah dan berpahala. Sebaliknya, korupsi, penipuan, serta mengambil hak orang lain merupakan perbuatan dosa. Jika nilai-nilai ini benar-benar menjadi budaya masyarakat sekaligus fondasi institusi negara, religiusitas akan menjadi kekuatan raksasa bagi kemajuan.

 

Namun realitasnya, perhatian terhadap agama sering kali lebih menonjol pada aspek ritual. Shalat, puasa, haji, umrah, serta pembangunan fasilitas keagamaan memperoleh porsi perhatian yang sangat besar. Semua itu tentu penting. Gairah yang sama semestinya juga tercermin dalam upaya membangun kualitas manusia: bekerja keras, jujur, menepati janji, meningkatkan profesionalisme, memberantas korupsi, serta membangun pemerintahan yang tepercaya.

 

Dalam sebuah hadis disebutkan, khairun-nasi anfa‘uhum lin-nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Pesan ini menegaskan bahwa kualitas keberagamaan tidak boleh hanya berhenti pada hubungan vertikal dengan Tuhan (hablum minallah), tetapi juga harus memancar dalam hubungan horizontal (hablum minannas).

 

Indonesia memiliki modal spiritual yang luar biasa. Agama hidup di tengah masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan tersebar luas, dan tokoh agama mempunyai pengaruh sosial yang kuat. Tantangannya adalah bagaimana menggerakkan modal spiritual tersebut ke arah yang substantif: dari dimensi lahiriah menembus dimensi ruhiah, dari sekadar kuantitas menuju kualitas.

 

Jika masjid yang ramai beriringan dengan sekolah yang berkualitas, ibadah yang khusyuk melahirkan kejujuran dan disiplin, serta kesalehan pribadi menjelma menjadi keadilan sosial,

maka agama tidak hanya menjadi sumber ketenangan batin dan jalan menuju surga, tetapi juga menjadi penggerak utama kemajuan bangsa.

 

Pada titik itulah paradoks antara kesalehan dan kemakmuran menemukan jawabannya. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disatukan. Persoalan sesungguhnya bukanlah agama versus sekularisme, melainkan kesenjangan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial, antara nilai agama yang diucapkan dan nilai agama yang diwujudkan. Kemakmuran akan tumbuh dan kemajuan akan terwujud ketika kesalehan tidak berhenti di rumah ibadah, tetapi hadir dalam etos kerja, ilmu pengetahuan, kejujuran, keadilan, dan tata kelola kehidupan bersama.