Setiap zaman melahirkan tantangannya sendiri. Ada masa ketika sebuah bangsa harus berjuang merebut kemerdekaan, mempertahankan wilayah, atau membangun ekonomi dari keterbelakangan. Namun, ada satu perjuangan yang tampaknya tidak pernah benar-benar selesai, yaitu bagaimana menjaga kekuasaan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Korupsi dan penyalahgunaan jabatan merupakan penyakit yang berumur setua kekuasaan itu sendiri. Di mana ada kewenangan, di situ selalu ada godaan untuk menyalahgunakannya, sebagaimana diingatkan Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Jabatan yang semestinya menjadi instrumen negara untuk melayani masyarakat dapat berubah menjadi sarana untuk memperkaya diri, keluarga, atau kelompok. Karena itu, korupsi bukan semata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sistem, budaya, dan kualitas moral manusia.
Dalam masalah perang melawan korupsi, sejatinya Indonesia bukanlah bangsa yang kekurangan teladan. Kita mengenal Hoegeng Iman Santoso, mantan Kapolri yang dikenang karena kesederhanaan dan integritasnya. Kita juga mengenal Mar’ie Muhammad, mantan Menteri Keuangan yang memperoleh julukan “Mr. Clean” karena reputasinya sebagai pejabat yang bersih. Selain mereka, tentu masih banyak pejabat dan tokoh masyarakat yang layak disebut karena integritas dan kualitas moralnya saat mendapatkan amanah jabatan.
Jika kita menoleh sejenak ke belakang, maka kita akan teringat bahwa salah satu isu utama yang menggerakkan rakyat dalam Gerakan Reformasi 1998 adalah tuntutan untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, perjalanan Indonesia pasca Reformasi menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi persoalan serius, bahkan konon lebih merata, lebih sistemik dan lebih masif.
Aktornya berganti, modusnya berubah, dan skalanya berbeda-beda, meskipun partai-partai yang memenangkan pemilu dan kemudian mendapatkan kesempatan memimpin berganti-ganti. Lebih menarik lagi, hampir semuanya mengusung janji antikorupsi saat kampanye dilakukan. Sementara kalau kita lihat trajektori dan data-data korupsi pasca Reformasi yang dihimpun kemudian diterbitkan oleh ICW, PUKAT UGM, Transparency International, juga KPK, ternyata hampir semua pemerintahan meninggalkan jejak korupsi.
Harus diakui dan disadari, penyakit korupsi yang diidap masyarakat sudah sangat akut. Keteladanan saja ternyata tidak cukup, ia memerlukan sistem yang transparan dan akuntabel, diikuti pengawasan yang ketat, di samping didukung oleh budaya masyarakat yang antikorupsi. Sering kali semangat seorang pemimpin patah di tengah jalan, ketika menghadapi kasus yang menyentuh orang dekat atau lingkaran kekuasaan.
Persoalan menjadi semakin rumit ketika muncul sikap lemah atau kompromistis terhadap praktik suap, penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, serta berbagai bentuk kolusi antara penguasa dan kepentingan ekonomi, sehingga membuka ruang bagi eksploitasi kekayaan alam yang menabrak berbagai hukum dan aturan yang berlaku. Ketika semua ini disaksikan oleh oknum pejabat baik di pusat maupun di daerah, atau oleh pengusaha nakal, maka modusnya akan diduplikasi.
Kenyataan bahwa aparat penegak hukum masih terus menjerat pejabat di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, baik di pusat maupun daerah, ditambah sejumlah pengusaha nakal, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman bagi siapa pun dan partai mana pun yang memperoleh amanah rakyat untuk memimpin negri ini. Sejumlah pengamat bahkan menggambarkan kasus-kasus yang terungkap sebagai puncak gunung es, artinya yang belum terungkap jauh lebih besar.
Secara teoritis pemberantasan korupsi perlu strategi dan pendekatan yang terintegrasi, mulai pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan budaya antikorupsi yang semuanya memerlukan waktu. Sementara menunggu lahirnya generasi baru yang lebih berintegritas, negara tidak boleh membiarkan korupsi terus menggerogoti kekayaan negara dengan skala yang semakin besar dan modus yang semakin canggih.
Pengalaman Tiongkok yang memasukan pendekatan Shock Therapy, selain membangun sistem dan pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, ternyata memberikan buah nyata. Menurut sejumlah pengamat, kemajuan Tiongkok di berbagai bidang saat ini tidak bisa dilepaskan dari keberhasilannya melawan korupsi.
Indonesia tentu memiliki sejarah, sistem politik dan budaya yang berbeda, sehingga tidak mungkin meniru begitu saja pendekatan negara lain. Namun, cara memberikan efek jera dalam berbagai bentuknya merupakan satu pelajaran yang bersifat universal yang tetap relevan dalam menghadapi praktik korupsi.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah Indonesia memiliki undang-undang, lembaga pengawas, aparat penegak hukum, atau berbagai slogan antikorupsi. Semua itu tentu telah kita miliki. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah kita memiliki keberanian untuk menegakkannya secara konsisten tanpa pandang bulu, termasuk ketika korupsi menyentuh orang-orang dekat yang berada di lingkaran kekuasaan?